Jakarta | teksnusakini.com ( 20/03/2025) Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri yang diwakili oleh Tri Joko, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan SAR (PBSAR), menghadiri acara Puncak Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025. Acara ini berlangsung secara hybrid di Graha BNPB lantai 15, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).
Rakornas PB 2025 mengusung tema “Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana”. Kegiatan ini dihadiri oleh 232 peserta secara langsung di Graha BNPB serta 4.755 peserta daring. Peserta terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Kepala Daerah, BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, TNI, Polri, relawan kebencanaan, lembaga usaha, media dan kedutaan besar negara sahabat.
Dalam laporannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa Rakornas PB 2025 menjadi kesempatan strategis bagi gubernur, wali kota, dan bupati baru untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana.
“Rakornas PB 2025 menjadi momentum penting bagi pemimpin daerah yang baru dilantik untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayahnya,” ujar Suharyanto.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Rakornas PB ini harus dimaknai sebagai langkah awal dalam membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih baik guna menghadapi tantangan bencana di masa mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, dalam arahannya menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menurunkan risiko bencana.
“Bencana tidak mungkin diturunkan risikonya tanpa keterlibatan banyak pihak,” ujar Pratikno. Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan refleksi kejadian sepanjang tahun 2024, bencana hidrometeorologi masih mendominasi dan berdampak luas terhadap masyarakat serta pembangunan.
Pratikno menekankan bahwa pengarusutamaan pencegahan dan mitigasi harus menjadi bagian dari pembangunan. Ia mencontohkan peristiwa banjir di Bekasi pada awal Maret lalu sebagai salah satu kasus yang menunjukkan pentingnya pengelolaan lingkungan dari hulu hingga hilir.
“Hulu harus dijaga, misalnya daerah resapan air,” tegasnya.
Puncak Rakornas PB 2025 juga menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., Wamen ATR/BPN H. Ossy Dermawan, B.Sc., M.Sc., Wamen Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., M.B.A., M.A., Ph.D serta Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si.
Setelah sesi istirahat, pemaparan dilanjutkan oleh beberapa kementerian terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kabaharkam Polri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Waops Panglima TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain perwakilan Senkom Mitra Polri, tampak hadir perwakilan organisasi relewan bencana seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Kwarnas Pramuka, Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Yayasan Penanggulangan Bencana dan Perubahan lklim NU (LPBI NU), Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan lain-lainnya.
Disisi lain, Tri Joko Ketua Bidang PBSAR yang mewakili Ketum Senkom Mitra Polri Dr. H. Katno Hadi, SE, MM mengapresiasi upaya BNPB dalam menghadirkan berbagai narasumber kompeten pada Rakornas PB 2025.
Menurutnya, setelah mengikuti berbagai pemaparan dari kementerian dan badan terkait, semakin jelas bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam pengurangan risiko bencana menjadi faktor kunci dalam efektivitas penanggulangan bencana.
“Dengan peningkatan kemampuan daerah, risiko bencana dapat ditekan, respons menjadi lebih cepat dan efektif, serta masyarakat lebih berdaya dalam menghadapi bencana,” ujar Tri Joko.
Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas daerah dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan koordinasi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan organisasi relawan kemanusiaan menjadi sangat penting dalam upaya ini.
“Peningkatan kemampuan daerah dalam pengurangan risiko bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi memerlukan kerja sama dari semua pihak,” pungkasnya. (*TJN)
